Oleh: husnun | Maret 23, 2010

Materi Kuliah Media Relations

PERS INDONESIA SEBELUM REFORMASI

Mata Kuliah : Media Relations, Ikom Fisip Unmer Malang

Oleh : H. Husnun N Djuraid *

Perkembangan pers Indonesia mengalami masa yang sulit ketika berada di bawah pemerintahan Orde Baru. Pers Indonesia mengalami perubahan dari era pers perjuangan menuju industri pers yang ditandai dengan masuknya para pemodal besar ke bidang ini. Pers menjadi industri yang menarik karena menjanjikan keuntungan yang besar, baik keuntungan finansial maupun keuntungan politis.

Meskipun sudah dikelola dengan manajemen modern yang profit oriented, pers Indonesia tak memiliki kebebasan berekspresi, karena kontrol yang kuat dari pemerintah. Melalui Departemen Penerangan, pemerintah membuat aturan untuk membatasi kebebasan pers yang disebut SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). Pemerintah mensyaratkan semua penerbitan harus memiliki SIUPP yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Pemerintah bisa mencabut SIUPP kalau penerbitan menganggap penerbitan itu mengganggu stabilitas. Kalau SIUPP dicabut, otomatis pers itu tidak bisa terbit lagi.

Peraturan ini sebenarnya bertentangan dengan UU Pokok Pers yang menyebutkan bahwa terhadap pers tidak bisa dikenakan pembredelan. Tapi itulah yang dilakukan pemerintah waktu itu, peraturan menteri (yang kedudukannya di bawah) justru bisa mengalahkan UU. Kondisi ini berlangsung cukup lama dan tidak ada yang berani menggugatnya, karena memang tidak ada celah untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah.

Alhasil, pers Indonesia berada dalam bayang-bayang kekuasaan pemerintah yang represif. Beritanya nyaris seragam, tidak ada yang berani mengritik kebijakan pemerintah, kendati kebijakan untuk salah dan merugikan masyarakat. Kalau ada pers yang coba-coba untuk bersikap kritis, pemerintah tidak segan-segan untuk mencabut SIUPP nya dan itu berarti pers itu harus tutup.

Sudah banyak pers yang menjadi korban sikap represif pemerintah dan yang paling fenomenal adalah ketika Majalah Tempo dibredel oleh pemerintah karena dianggap melanggar aturan pemerintah. Kalau sebelumnya aksi pembredelan pemerintah nyaris tanpa reaksi, tapi yang dialami oleh Tempo pada tahun 90-an justru menimbulkan reaksi keras masyarakat. Meskipun pemerintah berusaha membungkam aksi masyarakat yang menentang pembredelan itu, tapi unjuk rasa mahasiswa tetap marak di berbagai kota. Di Yogyakarta dan Jakarta aksi unjuk rasa menentang pembredelan terus berlangsung, tapi pemerintah bergeming, tetap pada keputusannya. Itulah pembredelan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, karena setelah itu pemerintah Orde Baru tumbang.

KONGLOMERASI PERS

Era Orde Baru juga ditandai dengan mulainya konglomerasi industri pers di Indonesia, sejalan dengan perkembangan pers yang cukup pesat, terutama dari sektor ekonomi. Pers yang di era sebelumnya bermotif idealis perjuangan, berubah menjadi motif ekonomi dan politis. Pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru yang relatif stabil juga berimbas pada pertumbuhan pers.

Koran nasional yang terbit di Jakarta berkembang cukup pesat dan melakukan ekspansi sampai ke daerah. Sebaliknya, pers daerah pun mulai tumbuh sejalan dengan berkembangnya perekonomian di daerah. Perkembangan pers tak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi yang memberi dampak luas pada kehidupan masyarakat. Ketika kehidupan masyarakat meningkat secara ekonomis, kebutuhan mereka akan bacaan pun mulai tumbuh. Hal ini ditandai dengan peningkatan tiras pers, baik nasional maupun daerah.

Kondisi merangsang para pengelola pers untuk melakukan ekspansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sekitar tahun 1990, Jawa Pos yang melejit menjadi koran daerah yang perkembangannya paling pesat, mulai berupaya mengembangkan sayap ke daerah lain. Tapi upaya tidak mulus karena pemerintah tetap tidak mau mengeluarkan SIUPP. Kalaupun ada yang mendapatkan SIUPP, itupun harus melalui proses yang sulit dan panjang. Nyaris pada era itu pemerintah tidak mengeluarkan SIUPP untuk penerbitan baru.

Untuk menyiasati aturan ini, Jawa Pos menjalin kerja sama dengan koran-koran daerah tidak berkembang bahkan sudah mati, tapi masih memiliki SIUPP. Kerja sama itu dilakukan dengan pengambilalihan saham pemilik lama dengan komposisi yang lebih besar di pihak Jawa Pos. Cara ini ternyata sukses untuk menghidupkan koran yang hidup segan mati tak mau menjadi koran memiliki prospek. Ekspansi dilakukan Jawa Pos terhadap beberapa koran daerah seperti Manuntung (Balikpapan), Akcaya (Pontianak), Fajar (Makassar), Cahaya Siang (Manado), Suara Nusa (Mataram).

Setelah berada di bawah manajemen Jawa Pos, koran-koran tersebut tumbuh menjadi koran besar yang terbit di daerah. Ekspansi kemudian dilakukan di kota-kota lain, meskipun tidak semuanya menuai hasil yang memuaskan. Tapi keberhasilan itu merangsang pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Seperti yang dilakukan kelompok Kompas yang menjalin kerja sama dengan beberapa koran daerah, seperti di Aceh, Palembang, Yogyakarta, Surabaya dan Banjarmasin.

Motif Politis

Selain berhasil mengekang pers, pemerintah Orde Baru juga berhasil menjadikan pers sebagai media untuk kepentingan politiknya. Aksi represif melalui kebijakan bredel terbukti ampuh untuk membungkam sikap kritis pers. Sepanjang pemerintahan Orde Baru, praktis tidak ada pers yang berani memberitakan kekurangan pemerintah. Campur tangan pemerintah terlalu kuat, sampai mencampuri urusan mana berita yang boleh diberitakan dan mana yang tidak boleh.

Berita-berita yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang atau merugikan rakyat, sama sekali tidak boleh diberitakan. Ketika anak-anak Presiden Soeharto (alm) berkiprah dalam dunia bisnis dengan mendompleng kekuasaan ayahnya, banyak menimbulkan kerugian masyarakat. Meskipun melihat kesalahan di depan mata, pers tidak berani mengusiknya. Sebaliknya, aktivitas presiden yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, tidak boleh lepas dari liputan. Ketika presiden meresmikan sebuah proyek, semua media – cetak apalagi elektronika – harus meliputnya.

Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh partai pemerintah Golkar yang juga mendapat perlakuan istimewa dari pers. Pers tidak boleh memberitakan gejolak politik yang terjadi di dalam tubuh partai itu. Golkar sangat dilindungi oleh pemerintah sebagai kendaraan politik yang bisa menjamin keberlangsungan pemerintah Orde Baru.

Sikap represif pemerintah ini sangat intens karena didukung oleh Departemen Penerangan sebagai pemiliki regulasi dan ABRI yang memiliki kekuatan pertahanan keamanan. ABRI sebagai aparat keamanan bisa melakukan apa saja untuk menindak pihak-pihak yang berusaha untuk melawan kebijakan pemerintah. Departemen Penerangan akan mencabut SIUPP pers yang dianggap membandel, sedangkan aparat keamanan bisa mengenakan tindakan represif. Tentara bisa melarang wartawan meliput sebuah berita, bahkan membatalkan berita yang sudah siap naik cetak. Bahkan tak segan-segan menangkap wartawan yang dianggap menyalahi aturan. Ada yang ditangkap kemudian diadili, ada yang disiksa, diintimidasi bahkan ada yang dibunuh dan hilang tidak tentu rimbanya.

Tak heran bila banyak media saat itu berusaha untuk taat kepada pemerintah, bahkan bila perlu menjadi corong pemerintah agar bisa tetap eksis. Akibatnya, pers saat itu kehilangan sikap kritisnya karena selalu memihak kepada pemerintah. Masa Orde Baru adalah saat yang paling tidak menyenangkan dalam sejarah pers Indonesia. Apa yang bisa dilakukan oleh pers kalau tidak memiliki kebebasan ?

*) -Redaktur Senior Malang Post

-Redaktur Grup Jawa Pos

-Dosen jurnalistik UMM dan Unmer

– email : caknunmp@yahoo.com

www.husnun.wordpress.com

Iklan

Responses

  1. Liputan6.com, Bali: Dalam dua bulan terakhir kasus penculikan dan perkosaan terhadap anak di bawah umur di Denpasar, Bali, terus terjadi. Korban terbaru menimpa siswi kelas tiga murid SD sebuah yayasan pendidikan Islam. Korban diculik saat berangkat sekolah yang jarak dengan rumahnya hanya 500 meter, Selasa (30/3).

    Korban yang berumur 10 tahun ini, diketahui selalu berangkat ke sekolah seorang sendiri dan sudah menjadi incaran pelaku. Menurut pengakuan para guru di sekolah korban, pada saat kejadian itu korban memang diketahui tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Beberapa waktu kemudian korban ditemukan di kawasan Perum Monang Maning yang tidak jauh dari sekolahnya.

    Korban mengalami pendarahan hebat akibat perkosaan yang dilakukan oleh pelaku pedofilia. Meski sempat tidak mau berterus terang, namun akhirnya korban mengaku sempat dibawa oleh laki-laki tidak dikenal ke sekitar Ubung, dan akhirnya diperkosa di sebuah tempat tersembunyi. Korban kemudian di buang di jalan tidak jauh dari sekolahnya.

    Sumariatim, nenek korban, baru mengetahui cucunya jadi korban perkosaan dari guru di sekolah korban. Ia mengatakan, kini cucunya sudah di bawa ke RSU Wangaya, untuk divisum dan perawatan intensif, sekaligus pengobatan psikologisnya yang mengalami dipresi hebat. Kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak Poltabes setempat, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengejar pelaku yang tidak beradab.(IDS/AYB)

  2. bunuh saja para pelaku tersebut, karena merusak generasi muda.

  3. bunuh pelaku tersebut.

  4. Saya setuju dengan tulisan bapak, orde baru membuat pers yang menjadi media masyarakat untuk mengetahui beragam informasi saat itu dikuasai penuh oleh pemerintah. Untunglah tidak berkelanjutan hingga masa kini, meski demikian pada orde baru cukup lama pers terbayang-bayang oleh (Alm) Bapak Suharto. Jika dilihat sekarang ini pers sdh bisa seenaknya mengambil berita dan mengekspose sangat bebas hingga kejelekan pemerintah bisa diumbar di masyarakat luas, jadi terlihat jelas perbedaan masa lalu dan sekarang.

    Untuk kasus golkar masih terjadi di era revormasi ini, ada beberapa partai menggunakan media sebagai cara meningkatkan dan lebih ditujukan untuk menguntungkan partainya sendiri,,,
    Bisa dilihat beberapa stasiun tv menanyangkan keburukan partai lain tp banyak menanyngkan acara-acara yang bersifat baik dalam partainya sendiri.

    Jadi menurut saya pers masih digunakan oleh beberapa partai sebagai pendompleng partainya,,,
    Terima kasih ^^

  5. makasih pak atas materinya… semoga bisa bermanfaat buat saya.

  6. terimakasih pak…..
    saya siap presentasi…..

  7. Alhamdulillah… Sekarang Pers Indonesia Sdah Bebas.
    Jdi, skrang tambah banyak dah jurnalis jurnalis muda Indonesia yg mendapatkan kesempatan dan nantinya mungkin bisa menggemparkan dunia… amien
    hidup… pers Indonesia

  8. Makasih Pak Materinya…

  9. trimakasih materinya

  10. terimakasih materinya

  11. terimakasih pak atas materinya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: