Oleh: husnun | November 16, 2011

Media Daerah dan Pengadilan Tipikor Daerah

Oleh : Husnun N Djuraid *

edisi cetak dimuat di harian Jawa Pos halaman 4 tanggal 9 November 2011

WACANA menghapuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah terus mengemuka menyusul keputusan mengejutkan dibebaskannya beberapa pelaku korupdi di daerah oleh pengadilan tersebut. KPK sebagai pihak yang menyeret para koruptor itu ke Pengadilan Tipikor tentu saja kecewa, karena kerja kerasnya dimentahkan oleh para hakim di daerah. Begitu kecewanya, sampai-sampai muncul usulan agar Pengadilan Tipikor di daerah dihapus saja, karena tidak sejalan dengan semangat memberantas korupsi. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, sejak didirikan Pengadilan Tipikor sudah membebaskan tak kurang dari 40 tersangka tindak pidana korupsi. Melihat tren yang berkembang belakangan ini, tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan semakin banyak.

Pengadilan khusus yang diharapkan mampu memberikan hukuman yang berat kepada pelaku kejahatan kemanusiaan itu justru memberikan putusan yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Awalnya banyak yang berharap pada pengadilan ini agar menjadi bagian dari pemberantasan korupsi, terutama melihat kiprah Pengadilan Tipikor pusat yang berhasil menggiring banyak koruptor ke penjara. Tapi prestasi di pusat itu tidak diikuti lembaga sejenis yang sudah dibentuk di berbagai daerah. Sebelumnya, para pelaku tindak pidana korupsi dari daerah harus diterbangkan ke Jakarta untuk diadili di sana. Tapi setelah dibentuk Pengadilan Tipikor di daerah, tugas Pengadilan Tipikor pusat mulai berkurang, berbagi dengan di daerah. Akhirnya muncullah keputusan-keputusan kontroversial yang mengagetkan masyarakat. Dibanding pengadilan umum, prestasi Pengadilan Tipikor justru tidak lebih baik. Beberapa kasus korupsi yang diadili pengadilan umum justru banyak yang menghukum terdakwanya masuk penjara.

Banyak kelemahan yang terjadi di daerah, termasuk kontrol masyarakat sejak kasus itu terjadi sampai proses pengadilannya. Pers yang diharapkan ikut serta dalam gerakan pemberantasan korupsi, belum bisa memainkan perannya secara maksimal, terutama di daerah. Pers diyakini merupakan pendukung utama KPK dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini, karena keduanya punya visi yang sama dalam pemberantasan korupsi. Dalam banyak kasus, KPK merasa terbantu dengan eskpos media, sebaliknya media juga merasa mendapatkan berita-berita yang bagus soal korupsi. Masyarakat menyambut antusias setiap prestasi yang dicapai KPK  dalam menyeret koruptor ke penjara.

‘’Keberpihakan’’ media pada KPK bisa dipahami oleh masyarakat, bahkan didukung, karena yang dilakukan oleh KPK adalah hal yang baik. Meskipun banyak kasus membelit KPK – terutama yang melibatkan pemimpinnya – tak banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat, karena media memang lebih sering membela KPK. Dalam beberapa kasus yang akan mengarah kepada kriminalisasi KPK, pers memberikan pemberitaan yang cenderung membela KPK. Orang-orang yang melawan KPK melalui jalur hukum dan politik oleh pers ditempatkan sebagai pihak yang ‘’salah’’ meskipun mereka didukung oleh pengacara kondang. Beberapa pengacara kondang – baik atas nama pribadi maupun kliennya – saat melawan KPK dalam kasus hukum merasa kurang mendapat ekspos pers. Kalau pun ada ekspos, media lebih banyak berpihak kepada KPK.

Masyarakat – berkat pemberitaan pers – sampai saat ini masih percaya kepada KPK sebagai institusi hukum dalam pemberantasan korupsi karena institusi yang lain dianggap tidak mampu, bahkan banyak diantaranya yang terlibat korupsi ditangkap oleh KPK. Bahkan ketika KPK diserang oleh banyak pihak, terutama para politisi, masyarakat memberikan dukungan melalui pers. Masyarakat tetap menaruh harapan yang besar korupsi segera diberantas dari negeri ini agar tidak menyengsarakan kehidupan mereka. Trilunan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru hanya dinikmati segelintir orang yang bersekongkol lintas sektoral  – eksekutif, legislative dan judikatif – yang koruptif.

Meskipun demikian, semangat pers untuk mendukung pemberantasan korupsi itu tidak berlangsung mulus, terutama di daerah. Harus diakui, bahwa pers daerah masih menyandang berbagai kelemahan yang menyebabkan melemahnya kemampuan mengekspos berita korupsi. Modus korupsi yang semakin canggih sering menyebabkan pers kehilangan akses untuk mendapat informasi tentang kasus tersebut. Belum lagi kolaborasi eksekutif, legislatif dan judikatif yang semakin kompak dalam menutupi kasus-kasus tersebut, sehingga banyak korupsi berjalan mulus tiada terendus. Hal ini dimaklumi karena kualiatas SDM pers yang kurang  memadai sehingga mereka tidak bisa menjalankan tugasnya dengan profesional.

Entah disengaja atau tidak, ketidakprofesionalan itu kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi itu untuk membungkam pers dengan mudah. Ironis sekali, pers yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi justru menjadi bagian dari korupsi itu sendiri. Dalam beberapa kasus korupsi terungkap keterlibatan wartawan yang menerima bagian dari uang hasil korupsi sebagai biaya tutup mulut. Bahkan dalam kasus Nazarudin pun disediakan anggaran khusus untuk media. Karena kasusnya terjadi di Jakarta, maka persekongkolan oknum pers dengan pelaku korupsi itu mudah diketahui

Lantas bagaimana dengan yang ada di daerah ? Sebenarnya sama saja, hanya karena tidak ada yang berani mengekspos – dengan alasan tidak enak dengan sesame teman – maka kasus-kasus serupa di daerah tidak sampai diketahui masyarakat. Pengorbanan idealism yang sangat besar itu cukup diganti dengan beberapa juta saja. Padahal korupsi di daerah itu tak kalah hebat dibanding yang terjadi di pusat. Otonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui hasil kekayaan alamnya, justru sebaliknya, hanya dinikmati oleh segelintir orang. Justru yang terjadi adalah munculnya raja-raja kecil di daerah dengan perilaku koruptifnya, apalagi ditunjang oleh penegakan hukum yang lemah. Sehingga tidak menutup kemungkinan, daerah akan menjadi surga bagi para koruptor, karena meskipun harus ditangkap dan diadili, peluang untuk bebas lebih besar.

*) Husnun N Djuraid, wartawan Malang Post, dosen jurnalistik Unmuh Malang


Responses

  1. menarik sekali tulisan nya mas,d tunggu tulisan lain nya yah

    http://www.batu-mustika.indonetwork.co.id/batu-mustika-mata-kucing

  2. wah kalo begitu, makin menjadi-jadi saja nanti kasus2 korupsi yang ada.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: