Oleh: husnun | Agustus 30, 2012

Perang Media dalam Kasus Pajak

                                                            Oleh : Husnun N Djuraid *

KASUS korupsi yang melibatkan oknum pajak selalu punya hubungan dengan para politisi. Mulai dari kasus Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika sampai yang terbaru kasus karyawan pajak Sidoarjo, Tommy Hendratno. Kasus Gayus melibatkan banyak pejabat dan politisi, baik yang akhirnya mendekam dalam penjara maupun yang tidak tersentuh hukum. Sedangkan kasus Dhana, meskipun nilai uangnya sangat besar, tidak melibatkan banyak politisi, tapi ada juga politisi yang terlibat dalam kasus tersebut.

 Kasus terbaru adalah kasus Tommy yang membuat seorang pengusaha Hary Tanoesudibyo, pemilik Bhakti Investama, terseret ke dalam pusaran kasus tersebut. Seorang komisaris independen dan seorang yang mengaku karyawan perusahaan miliki Hary diperiksa oleh KPK dalam kasus suap terhadap karyawan pajak tersebut. Yang menarik adalah pernyataan Hary Tanoesudibyo yang menyebut kasusnya itu bermuatan politis. Kalau dia sebagai pengusaha, mungkin tidak bisa mengaitkan kasusnya itu dengan politik, tapi ketika dia sudah terjun dalam dunia politik, dia harus menerima konsekuensi politis tersebut.

 Ketika memutuskan untuk menjadi politisi, seseorang harus sadar bahwa dia tengah menciptakan musuh yang setiap saat siap untuk menjegalnya. Kesadaran itulah yang sekarang ada pada Hary yang merasa kasus yang terkait dengan bisnisnya sudah dibawa ke ranah politik. Sebagai orang yang bergerak dalam bisnis media pun dia tahu, bahwa lawannya juga menggunakan media untuk menyerangnya. Sama seperti media yang berada di bawah naungan kelompok usahanya, yang dengan penuh semangat memberitakan kasus Lapindo. Dalam bisnis media yang pro-pasar, seperti kata McQuail, peran pemiliki sangat besar dalam menentukan sebuah berita disiarkan atau tidak.  Saling incar kelemahan kemudian digunakan sebagai alat untuk saling sandera adalah kelaziman dalam dunia politik Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Kasus Century, kasus pajak, kasus Lapindo dan beberapa kasus lain digunakan oleh para politisi untuk menyerang lawan politiknya. Dalam memainkan kartu truf,  para politisi – pengusaha itu tak segan-segan memanfaatkan media miliknya untuk menyerang lawan politiknya.

 Beberapa politisi-pengusaha memiliki media yang besar untuk menunjang karir politiknya sekaligus digunakan sebagai alat propaganda. Suatu ketika ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah ditanya mengenai maraknya kasus yang menimpa partainya yang ramai diberitakan media. Dengan santai Anas mengatakan, itu karena Demokrat tidak punya televisi. Pernyataan Anas itu menggambarkan bagaimana partai yang dipimpinnya – dan juga dirinya – babak belur dihantam berita negatif yang tak kunjung berhenti. Dua kelompok media yang dimiliki oleh dua pemimpin parpol menggunakan pemerintah dan Demokrat sebagai sasaran tembak pemberitaannya. Para politisi pemilik media sudah menggunakan media untuk kepentingan politiknya, karena mereka tahu efektivitas sangat kuat dari media dalam memengaruhi agenda masyarakat.

 Melihat potensi itu, para politisi terjun dalam bisnis media, begitu juga sebaliknya pengusaha media terjun ke dunia politik. Saat ini ada dua kelompok media yang saling bersaing dalam memerebutkan pengaruh masyarakat, yakni kelompok Metro TV dan kelompok Vivanews. Bahkan kini kelompok Metro TV yang mendukung partai Nasdem menjadi semakin besar kekuatannya setelah kelompok media MNC – RCTI, MNCTV dan Global TV – ikut bergabung dalam barisan Nasdem. Kelompok usaha ini tidak hanya menjadi pendukung, tapi sudah terjun secara penuh dengan menempatkan pemilik perusahaan itu sebagai Ketua Dewan Pakar Nasdem. Sejak kelahirannya partai ini menyita banyak perhatian masyarakat, termasuk partai yang sudah lama, karena mendapat dukungan publikasi yang sangat besar dari media. Diantara partai yang kebakaran jenggot dengan lahirnya Nasdem adalah partai Golkar, karena banyak kadernya yang lari bergabung dengan partai baru tersebut. Peta kekuatan politik – media pun terbentuk dengan jelas dalam pertarungan antara Metro TV yang didukung MNC Grup di kubu Nasdem dengan kubu Golkar yang didukung Vivanews, TVOne dan AnTV.

 Polarisasi dua kekuatan ini berdampak pada kebijakan politik pemberitaan masing-masing media, mana berita yang harus ditayangkan dan mana yang tidak boleh ditayangkan. Dalam propagandanya, kelompok Metro dan MNC bisa menyiarkan acara Nasdem dalam durasi yang cukup lama. Metro TV misalnya, bisa menyiarkan pidato Ketua Nasdem secara live dari berbagai penjuru Indonesia. Hary Tanoesudibyo pun jadi iklan Nasdem yang disiarkan media miliknya. Dalam kasus pajak misalnya, Metro tentu tidak membuat liputan yang galak, seperti saat memberitakan peristiwa yang dianggap sebagai kesalahan pemerintah. Di kubu yang lain, TVOne dan AnTV rajin memberitakan aktivitas ketua umum Partai Golkar yang juga pemiliki kelompok media tersebut. Hanya saja dalam penyajian volume beritanya, tidak sebanyak Metro saat menyiarkan pidato politik ketua Nasdem. Tapi dalam hal menyembunyikan berita yang tidak boleh disampaikan ke publik, kedua kelompok ini memiliki kebijakan yang sama. TVOne, ANTV dan kelompok Vivanews tidak akan memberitakan kasus Lapindo yang tidak kunjung usai itu.

 Ketika korban Lapindo menggelar peringatan enam tahun tragedi tersebut, Metro dan MNC memberitakannya dengan porsi yang besar. Tapi jangan coba mencari berita itu di kelompok Vivanews, tentu tidak ada. Sebaliknya ketika kasus pajak Tommy ini muncul, kelompok Viva dengan gencar memberitakan, karena ada daya tarik nama Bhakti Investama. Ketika banyak media belum mengaitkan kasus ini dengan Hary Tanoesudibyo, Vivanews sudah gencar menampilkan nama bos media itu dengan kasus tersebut.

 Perang berita dua perusahaan media itu lebih banyak dilandasi emosional ketimbang akal sehat dan pikiran jernih, karena ada unsur saling balas dendam. Sebenarnya tidak ada yang diperoleh dari perang berita itu kecuali hanya kepuasan sesaat dari pengelola media karena menganggap dirinya sudah berhasil memuaskan pemilik media. Dalam jangka panjang, kebijakan itu justru akan menjerumuskan media sebagai lembaga yang kehilangan kredibilitas dari publik. Lama kelamaan publik tahu adanya kepentingan di balik pemberitaan yang gencar. Ketika media kehilangan kredibilitas, saat itulah media telah kehilangan kekuasaannya untuk memengaruhi agenda publik. Seperti kata Littlejohn, media akan kuat ketika kredibilitas media tinggi, pertentangan bukti rendah dan kebutuhan publik akan panduan yang tinggi. Publik akan menilai, apakah media kita sudah memenuhi kebutuhan itu.

*)Husnun N Djuraid, pengajar jurnalistik di jurusan komunikasi, Fisip Universitras Brawijaya

 

 

 

Iklan

Responses

  1. informasi yang bagus, dan harus dibaca…thks

  2. saya jadi tertawa tentang pemberitaan lapindo di dua tv berita swasta nasional terbesar di negeri ini beberapa waktu lalu. Di salah satu tv swasta “biru”, korban lapindo dikabarkan sangat menderita dan nasibnya terkatung-katung, tapi tv saingannya “si merah”, korban lapindo digambarkan tidak terzalimi dan diperlakukan sangat adil. beginilah kalau media ikut-ikutan dalam lumpur kapitalis. Media Berita hanya sekedar dijadikan kuda tunggangan untuk melindungi kepentingan bisnis semata. Memprihatinkan. Padahal media berita harus berjiwa idealis, dia harus tetap di relnya, independen dan memberitakan apa adanya sesuai kode etik jurnalis.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: