Oleh: husnun | Januari 19, 2013

Larangan Iklan Politik di Media

Oleh : Husnun N Djuraid

Pemilu 2014 tampaknya bukan hanya menjadi pertarungan partai politik memperebutkan suara rakyat, tapi akan menjadi pertarungan perusahaan media yang mendukung partai politik. Perang media tidak terelakkan karena beberapa pemilik media juga menjadi ketua partai yang memanfaatkan untuk kampanye, baik untuk partai dalam Pemilu maupun untuk ketua partainya yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Kondisi inilah yang diantisipasi oleh KPU dengan membuat aturan yang melarang kampanye di media massa sebelum waktu yang ditetapkan.

Larangan kampanye di media massa sebelum waktu yang ditentukan ini sangat rawan pelanggaran atau penyiasatan. Selain jumlahnya lebih sedikit, ada partai peserta Pemilu 2014 yang berhubungan dengan pemilik media. Ketua Partai Golkar Abu Rizal Bakrie memiliki dua media TV yang cukup besar, TVOne dan Antv serta beberapa koran di daerah. Pendatang baru Partai Nasdem malah didukung oleh banyak media yang dimiliki oleh dua orang pemilik media. Awalnya Nasdem hanya didukung oleh Metro TV, koran Media Indonesia dan beberapa koran di daerah milik Surya Paloh. Bergabungnya bos MNC Hary Tanoesudibyo dalam Nasdem membuat dukungan media terhadap partai tersebut semakin kuat. Kelompok usaha ini memiliki stasiun TV RCTI, MNC TV dan Global TV ditambah koran dan radio.

 Sebagai pendatang baru, Nasdem sangat seksi karena kekuatan media sebagai pendukung. Tak heran bila dalam berbagai jajakpendapat partai tersebut mendapat tempat yang terhormat, mengalahkan partai lama yang sudah mapan. Kampanye melalui pemberitaan yang gencar di media menjadikan partai baru itu begitu cepat dikenal oleh masyarakat.  Sebenarnya partai lain juga ingin melakukan hal yang sama, tapi karena mereka tidak punya media, cara itu tidak bisa dilakukan. Kalau harus menggunakan dengan cara iklan, biayanya sangat mahal.

Dari 10 stasiun TV yang memancar secara nasional, enam  (60 persen) diantaranya berafiliasi kepada partai politik, empat kepada Nasdem dan dua kepada Golkar. Dukungan yang kuat dari media terhadap dua partai itulah yang membuat KPU sebagai penyelenggara Pemilu ekstrawaspada mengawasinya agar tidak terjadi pelanggaran. Untuk mengawasinya, KPU bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indosia (KPI) sebagai pengawas lembaga penyiaran TV dan radio.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI, menyebutkan lembaga penyiaran dan program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilu  dan dilarang memihak salah satu peserta. Sikap adil dan proporsional inilah yang dipertanyakan partai yang tidak memiliki media, apakah mereka bisa mendapat jatah liputan sama dengan kegiatan partai pemilik media. Ada partai yang mengeluh, bukan karena tidak pernah diberitakan, tapi justru sering diberitakan tapi yang diberitakan adalah hal yang jelek, sehingga membuat citra partai itu jadi jelek.

Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah mengeluh partainya selalu diberitakan jelek – dalam banyak pemberitaan –  karena partainya tidak memiliki media. Seusai pengundian nomor peserta Pemilu, Gede Pasek Suardika dari Partai Demokrat mengatakan partainya akan menggunakan serangan darat tidak menggunakan serangan udara, karena tidak punya media. Ketua parpol yang memiliki media bisa menggunakan medianya untuk menyerang lawan politik. Sebaliknya, memberi porsi yang sangat besar untuk kegiatan petinggi  partai, meskipun nilai beritanya sangat rendah. Bagaimana mungkin khalayak dipaksa untuk menyaksikan pidato petinggi partai yang tengah mengadakan kunjungan ke sebuah daerah dalam  siaran langsung.

 Khalayak juga disuguhi berita yang tidak terlalu penting, ketua partai mengadakan kunjungan ke suatu daerah sambil menyerahkan bantuan ala kadarnya. ‘’Pemaksaan’’ media kepada khalayak ini sesungguhnya sangat berbahaya bagi media itu sendiri, karena masyarakatlah yang sekarang ini pemegang kedaulatan. Kalau mereka tidak suka dengan berita tersebut, bisa dengan cepat menggunakan remote control untuk pindah saluran lain. Perlakuan tidak adil dan proporsional media elektronik sudah terjadi sebelum partai-partai itu dinyatakan resmi sebagai peserta pemilu. Lantas bagaimana bila mereka sudah menjadi peserta secara resmi, logikanya media miliknya akan lebih bersemangat memberitakan aktivitas sang petinggi partai. Inilah yang harus diwaspadai KPI dan KPU, media tidak menayangkan iklan, tapi sekadar berita yang berisi aktivitas partai dan para pemimpinnya.

Batas antara iklan dan berita akan menjadi kabur sehingga sulit untuk menilainya. Sebuah peristiwa dilihat sebagai berita, padahal di dalamnya telah diselipkan pesan dari partai politik. Bisa jadi model pemberitaan inilah yang akan jadi pilihan untuk menyiasati larangan beriklan bagi partai politik. Kalau dilihat dari formatnya, jelas bukan iklan, karena dikemas sebagai berita biasa yang disiarkan bersama berita yang lain. Efek yang ditimbulkan bisa jadi sama atau bahkan lebih efektif dibanding iklan. Khalayak memiliki kecenderungan untuk tidak suka pada iklan yang dianggap sebagai bujukan dan tipuan, apalagi iklan partai politik. Tapi tanggapan mereka akan berbeda kalau pesan-pesan politik itu dikemas dalam sebuah berita yang menarik. Manipulasi penyampaian pesan ini bisa efektif diterima oleh khalayak dengan tingkat pengetahuan yang tidak terlalu tinggi, karena menganggap itu berita biasa.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: