Oleh: husnun | Januari 19, 2013

Pers dan Dilema Membangun Kerukunan

Oleh : Husnun N Djuraid *

INDONESIA dikenal sebagai negara besar dengan beragam suku bangsa dan budaya yang disatukan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Para pendiri bangsa ini telah berusaha dengan perjuangan yang hebat untuk mempersatukan wilayah besar dari Aceh sampai Papua dalam sebuah negara yang berdaulat. Sejarah mencatat, banyak cobaan dan gangguan untuk memecah kesatuan bangsa itu melalui berbagai cara. Negara kesatuan ini didirikan dengan pengorbanan besar, tetesan air mata, darah dan nyawa para syuhada. Sungguh sebuah perjuangan yang amat berat untuk mendapatkan kemerdekaan negara kesatuan ini.

Sekarang NKRI diwariskan kepada generasi penerus untuk dipertahankan. Mendapatkan kemerdekaan adalah pekerjaan yang amat berat, tapi mempertahankan kemerdekaan justru lebih berat lagi. Itulah yang menjadi tantangan generasi penerus bangsa ini, mempertahankan apa yang sudah dicapai para pendahulu melalui perjuangan berat. Upaya mempertahankan kedaulatan negara tidak hanya  melalui cara perang, kontak senjata dengan negara lain, tapi juga dengan perang budaya, ekonomi dan iptek.

Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers Indonesia tercatat ikut aktif dalam merebut kemerdekaan. Melalui penanya, para wartawan masa lalu membuat tulisan di media koran untuk membakar semangat rakyat agar terlepas dari penjajahan. Almahrum Sukarno dan Hatta bukan hanya piawai berorasi, tapi juga pintar menulis berbagai artikel sebagai alat perjuangan. Sejak mahasiswa mereka sudah rajin menulis berbagai masalah yang berkaitan dengan gerakan memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Tulisan-tulisan itu terbukti mampu membangkitkan semangat nasionlisme dikalangan anak muda pada waktu itu.

Di era kebebasan pers seperti saat ini, pers Indonesia dituntut peran untuk mempertahankan keutuhan bangsa ini melalui berita-beritanya. Kerap kali kebebesan itu dimaknai berlebihan, bahwa pers bisa memberitakan apa saja tanpa pertimbangan apa pun. Dengan dalih kemerdekaan pers, banyak media menampilkan berita yang sebenarnya bisa mengancam persatuan bangsa. Padahal, secara hukum pers terikat dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam pasal 6 ayat b disebutkan, pers nasional melaksanakan peran menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia serta menghormati kebhinekaan.

Kebhinekaan adalah suatu berkah bagi bangsa Indonesia. Beragam budaya itu direkatkan dengan semangat persamaan dan persatuan. Tidak ada satu budaya yang lebih unggul dibanding yang lain, tidak ada yang lebih berkuasa dibanding yang lain. Kebhinekaan ini  merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya yang menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang tetap utuh. Menilik pengalaman negara-negara Eropa Timur di era runtuhnya Uni Sovyet yang hancur berkeping-keping menjadi serpihan etnis yang saling bermusuhan. Kasus robohnya negara-negara multietnis di Eropa Timur sebenarnya bisa dijadikan pelajaran berharga bagi menjaga kelangsungan NKRI. Tidak perlu lagi ada etnis yang merasa superior dibanding yang lain, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun negara ini.

Sungguh menyedihkan bila ada politisi yang sampai sekarang masih mempermasalahkan bahwa presiden RI harus berasal dari suku tertentu, suku lain belum waktunya. Dikotomis Jawa dan luar Jawa masih sangat kental dalam percaturan politik nasional. Sebenarnya inilah yang bisa menjadi ancaraman disintegrasi bangsa, karena dominasi terus menurus satu etnis bisa menimbulkan sakit hati dan dendam. Sinisme masyarakat luar Jawa bahwa negara ini adalah negara Jawa bisa menjadi indikator betapa perbedaan etnis itu bisa menjadi sumbu perpecahan. Para politisi dengan berbagai kepentingannya harus memperhatikan, bahwa kepentingan keutuhan negara harus diutamakan di atas kepentingan pribadi dan partai. Sangat disayangkan, masih ada politisi yang mengangkat isu-isu kedaerahan dalam kampanye hanya untuk kepentingan politik meraup suara konstituen. Sebuah kepentingan besar dikorbankan hanya untuk kepentingan politis sesaat. Konflik etnis di beberapa daerah ditengarai diskenario oleh aktor politik untuk kepentingan mereka.

Dalam kondisi tersebut, pers harus bisa berpikir cerdas untuk memilih dan memilah informasi mana yang bisa disajikan menjadi berita. Sebab, tidak semua informasi bisa menjadi berita, meskipun memiliki fakta yang akurat. Pertimbangan menghormati kebhinekaan dan menjaga keutuhan negara dijadikan pijakan oleh pers untuk memberitakan sebuah konflik. Bisa jadi kalau fakta itu ditampilkan apa adanya kepada masyarakat, maka konflik itu akan semakin meluas menjadi perang etnis terbuka.

Beberapa kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda setahun lalu sebenarnya berlatar belakang konflik etnis. Misalnya kerusuhan di Lampung, Kalimantan Timur, Maluku dan daerah lain dilatarbelakangi oleh pertentangan etnis. Kerusuhan adalah sebuah peristiwa faktual yang bisa menjadi berita yang menarik. Pers tidak semata-mata memberitakan kerusuhan itu apa adanya, tapi melalui seleksi dan koreksi dengan pertimbangan kepentingan yang lebih besar. Kerusuhan tersebut tetap diberitakan dari peristiwanya, tapi bukan latar belakang di balik peristiwa tersebut, yang diakibatkan permusuhan etnis. Kalau latar belakang itu dimunculkan, tidak bisa dibayangkan kerusuhan akan meluas, saling balas dendam tak terelakkan dan konflik pun semakin meluas. Dalam kondisi seperti ini, pers berada dalam posisi yang sulit, antara menampilkan fakta apa adanya atau memberitakan peristiwa itu dengan framing tertentu. Jadilah berita yang sudah sampai kepada pembaca itu hasil framing dari redaksi.

Sebagai sebuah peristiwa, kerusuhan layak diberitakan dengan penulisan yang bagus untuk menarik pembaca. Tapi sesungguhnya, ada yang sengaja disembunyikan dari peristiwa tersebut oleh pers. Masyarakat sering menuntut agar pers memberitakan peristiwa apa adanya tanpa ada yang ditutupi, tapi masyarakat tidak tahu dampak yang akan ditimbulkan oleh sebuah berita. Sebenarnya pers bisa saja memenuhi permintaan itu, tapi tanggung jawab sosial pers harus dikedepankan dibanding pertimbangan lain, misalnya pertimbangan ekonomi. Berita konflik adalah berita yang laris di pasar.  Tentu pertimbangan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial lebih ditonjolkan, meskipun dalam UU Pers tak bisa dipungkiri bahwa pers adalah lembaga ekonomi yang harus mendapatkan keuntungan untuk mempertahankan dan mengembangkan hidupnya.

–          Jurnalis Malang Post, tim penguji Uji Kompetensi Wartawan

–          Disampaikan dalam Diskusi Publik : Membangun Kerukunan dalam Perbedaan Budaya yang diadakan Paguyuban Kreativitas Mahasiswa Asal Madura Universitas Kanjurahan Malang, 19 Januari 2013

Iklan

Responses

  1. Terima kasih atas konten dan info yg menarik dan menginspirasi….thk u


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: