Oleh: husnun | Januari 22, 2013

Kekerasan Terhadap Pers

Oleh : Husnun N Djuraid

DUA aksi tukang jambret menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Wali kota Solo Hadi Rudyatmo ikut membantu menangkap penjambret yang baru saja melakukan aksinya. Sebelum sempat melarikan diri, jambret itu terjatuh dan nyaris dikeroyok warga. Wali kota pengganti Jokowi yang kebetulan melintas di daerah itu turun dan mengamankan pria penjambret tersebut dari amuk warga. Peristiwa kedua, pekan lalu seorang penjambret di kota Malang dihajar masyarakat setelah melakukan aksinya merampas tas seorang perempuan. Dalam dua aksi kejahatan ‘’kecil-kecilan’’ yang menjadi berita di berbagai media itu pelakunya adalah oknum TNI.

Berita penjambretan  itu membuat para petinggi TNI di daerah tersebut marah. Wartawan Malang Post yang menulis berita tersebut dimarahi dan dimaki dengan kata-kata kotor. Tidak berhenti sampai di situ, beberapa petugas datang ke kantor koran tersebut minta agar peristiwa itu tidak diberitakan, tentu saja permintaan itu ditolak. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam pemuatan berita aksi kejahatan jalanan itu, karena sudah memenuhi kaidah jurnalistik yang benar. Pihak kesatuan tempat pelaku itu bertugas juga sudah diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi melalui rilis yang dikirim melalui redaksi.

Beberapa hari setelah peristiwa itu, wartawan tersebut mengalami kecelakaan, saat mengendari sepeda motor dia ditendang oleh orang tak dikenal sehingga tersungkur di jalan. Apakah ada kaitan antara kejadian itu dengan berita yang ditulisnya, sungguh sulit untuk menghindarkan anggapan tersebut. Dalam banyak kasus, kekerasan terhadap wartawan selalu terkait dengan berita yang ditulisnyai. Pihak-pihak yang merasa dirugikan – dalam banyak kasus – menggunakan jalan kekerasan sebagai balas dendam. Padahal ada cara yang lebih beradab untuk menyelesaikan masalah tersebut, daripada harus menggunakan kekuasaan dan kekerasan.

Cara elegan melalui jalur hukum pernah ditempuh oleh gubernur Bali I Made Mangku Pastika saat bermasalah dengan sebuah koran setempat. Pastika yang merasa dizalimi dengan pemberitaan koran tersebut berusaha menempuh jalur prosedural, minta hak jawab dan melapor kepada Dewan Pers. Ketika semua cara itu mentok, karena koran itu tetap memberitakan hal yang tidak benar tentang dirinya, gubernur itu menggunakan jalur hukum melalui gugatan perdata. Setelah melalui persidangan panjang, akhirnya Pengadilan Negeri Denpasar memenangkan gugatan Pastika dan menghukum koran tersebut.

Cara ini bisa dijadikan contoh oleh pejabat yang lain. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini sangat sulit untuk menutupi sebuah peristiwa yang menjadi perhatian publik. Upaya itu akan sia-sia, karena informasi bisa keluar tidak hanya dari saluran resmi, tapi saluran lain bisa mengeluarkan, bukan hanya sumber primer, tapi sumber sekunder juga bisa menyalurkan. Wartawan justru lebih bersemangat untuk memburu informasi yang memiliki tingkat kesulitan, dibanding informasi formal. Ada kepuasan di kalangan wartawan bila mampu menembus sumber yang sangat sulit, bahkan mengandung risiko. Kalau sebuah lembaga menghadapi masalah, seperti misalnya ada anggotanya yang bertindak kriminal, tidak perlu untuk ditutupi. Ada oknum anggota sebuah kesatuan tentara melakukan kejahatan itu merupakan peristiwa besar yang menarik perhatian masyarakat umum, terutama wartawan.

Bila menghadapi masalah seperti ini, pemimpinnya tidak perlu panik. Kalau kecewa memang wajar, ibarat dalam keluarga kalau ada anak yang nakal, pasti orang tuanya kecewa, tapi kekecewaan itu jangan sampai menimbulkan masalah baru. Meminta wartawan untuk tidak menulis sebuah peristiwa (besar) yang melibatkan oknum sebuah kesatuan adalah tindakan sia-sia. Mungkin ada wartawan yang mau menuruti permintaan itu, tapi bagaimana dengan yang lain, yang justru jumlahnya lebih banyak. Lantas bagaimana ? Bila menghadapi masalah seperti itu,  pemimpinnya harus mengambil  inisiatif untuk memberikan penjelasan kepada wartawan secara terbuka, bila perlu disertai permintaan maaf atas tindakan yang dilakukan anak buahnya. Permintaan maaf bukan sesuatu yang tabu justru menunjukkan jiwa kesatria yang bertanggung jawab.

Kalau tidak pemimpin langsung bisa juga pejabat penerangan yang diberi tugas khusus untuk itu. Dalam penjelasan itu, kalau ada masalah-masalah yang tidak perlu diberitakan, sebagai sumber berita bisa minta untuk off the record. Peristiwa itu tetap akan muncul dalam berita, tapi dengan nada yang berbeda, karena ada penjelasan pembanding yang diberikan oleh atasan pelaku. Munculnya berita itu memang pahit, tapi setelah itu selesai, dibanding harus selintutan yang justru akan memperpanjang masalah dan menambah masalah baru. Running news akan muncul dalam berbagai versi, semakin liar tak terkendali. Dalam kasus-kasus seperti itu biasanya disertai dengan teror dan ancaman kekerasan terhadap wartawan

Harapan agar masalah bisa selesai, justru tidak tercapai, bahkan sebaliknya malah berkembang tak terkendali. Para wartawan, meskipun berbeda organisasi dan perusahaan, memiliki solidaritas yang tinggi. Kalau ada rekan seprofesi yang mengalami tindak kekerasan, para wartawan itu akan memberitakan beramai-ramai, karena dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. Reaksi datang bukan saja dari kalangan pers, tapi juga elemen masyarakat yang lain yang mengecam dan menyayangkan kejadian tersebut. Persakan  membingkai (framing) berita itu sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kalau ada wartawan menghadapi intimidasi, teror dan tindak kekerasan, maka itulah yang ditampilkan kepada khlayak. Framing itu bisa mengarahkan pembaca kea rah tertentu yang diinginkan, baik atau jelek.

Tentu saja tidak ada pihak manapun, instansi apa pun, sipil atau militer, yang membenarkan atau mendukung tindak kekerasan apalagi  terhadap pers yang memiliki peran penting dalam penyampaian informasi. Tindakan itu justru kontraproduktif yanag  akan menimbukan image yang jelek di mata masyarakat terhadap pelakunya, apalagi kalau kasus itu diberitakan secara massif oleh banyak media. Mungkin inilah yang tidak disadari oleh kalangan tertentu, menghadapi wartawan dengan kekerasan justru menimbulkan dampak yang luar biasa, citranya jelek di mata masyarakat. Memang pelakunya hanya satu orang, tapi citra lembaga akan terbawa-bawa. Citra jelek itu akan selalu melekat dalam kurun waktu yang lama dan sulit untuk menghapusnya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: